 |
| Forum Muda Lampung (FML) menggelar aksi massa di depan Gedung KPK RI pada hari ini, menuntut kejelasan dan transparansi dalam keterlibatan anggota DPR RI, khususnya dari daerah pemilihan Lampung, dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Rabu (08/01/2025) |
Newslampura,Jakarta - Forum Muda Lampung (FML) menggelar aksi massa di depan Gedung KPK RI pada hari ini, menuntut kejelasan dan transparansi dalam keterlibatan anggota DPR RI, khususnya dari daerah pemilihan Lampung, dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Rabu (08/01/2025).
Aksi yang dihadiri oleh anggota FML ini bertujuan untuk mendesak penegak hukum agar segera mengusut tuntas keterlibatan anggota Komisi XI DPR RI terutama dari Lampung yaitu marwan cik hasan,ella siti nuryanah,ahmad junaedy yang diduga terlibat dalam penyimpangan dana CSR.
FML menilai bahwa tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat yang mengharapkan pengelolaan dana sosial yang transparan dan akuntabel.
Dalam orasinya, Ketua FML, Arfan ABP, menyatakan, “Kami tidak akan tinggal diam. Kami menuntut semua pihak yang terlibat dalam korupsi ini untuk bertanggung jawab. Anggota DPR RI dari Lampung harus menunjukkan integritasnya dan tidak mencederai kepercayaan rakyat.”
Berita Terkait: fml jalin sinergitas bersama badan penguhubung provinsi lampung
FML juga menyerukan agar masyarakat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana CSR, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan dijadikan ladang korupsi. Selain itu, mereka mengingatkan bahwa dana CSR seharusnya digunakan untuk program-program yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
Aksi ini berjalan dengan damai, namun tetap menarik perhatian publik dan media untuk terus mengikuti perkembangan kasus yang tengah mengemuka ini. FML menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam upaya melawan korupsi agar keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat dipulihkan.
Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memulihkan citra lembaga legislatif dan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di Indonesia, terutama di kalangan wakil rakyat.**
Baca juga: Ketua Forum Muda Lampung (FML JABODETABEK) Arfan ABP
Penulis: dedi
Editor: pakci
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda