Dikutip newslampura dari KompasTV pada Jumat (24/8/2018), Sandiaga meminta Presiden Jokowi untuk tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh dan berpotensi memecah belah bangsa.
Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta ini juga meminta masyarakat untuk menilai sendiri pernyataan yang dilontarkan oleh Jokowi tersebut.
Ketika diwawancarai awak media, Sandi kembali menekankan perihal permasalahan ekonomi Indonesia.
"Ya kita harus yakini bahwa Pilpres 2019 ini adalah suatu referendum, suatu afirmasi apakah pemerintahan saat ini sudah berhasil menyelesaikan permasalahan ekonomi kita.
Lapangan kerja apakah masih mudah didapat semudah empat tahun yang lalu?
Apakah harga-harga lebih terjangkau dari empat tahun yang lalu?," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberi instruksi pada jajaran TNI dan Polri untuk membantu mensosialisasikan capaian kerja pemerintah.
Permintaan Jokowi ini menuai kritik dari berbagai kalangan.
Termasuk dari politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyebut Jokowi tak tahu batas kewenangannya sebagai presiden.
"Problem Presiden kita ini: Tidak tahu batas kewenangannya sebagai Presiden. Beliau, misalnya, tidak tahu makna netralitas TNI dan Polri berarti dijauhkan dari pengaruh dan keberpihakan politik dalam bentuk apapun.
"Begini jadinya
Bila TNI, alat negara, boleh diperintah mengampanyekan klaim keberhasilan Pemerintah, boleh bila sebaliknya TNI mengkritisi klaim keberhasilan Pemerintah? Yang pertama TNI jadi alat propaganda. Yang kedua TNI jadi oposisi. Presiden paham dua hal itu melanggar netralitas TNI?" tulis Rachland Nashidik.
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda